Oleh:
R. Indriyati Kamil
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
ABSTRAK
Di era globalisasi dengan kondisi persaingan disegala bidang yang makin tajam, pemerintah daerah dituntut untuk mengubah paradigma orientasi lokal menjadi orientasi global. Untuk itu pemerintah daerah diharapkan menata organisasi birokrasinya dari Bureaucratic Mindset ke Entrepreneurial
Mindset. Organisasi pemerintah daerah perlu ditata ulang berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan penajaman fungsi perangkat daerah agar unit-unit pemerintah daerah mampu berkinerja baik dan menghasilkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Inovasi kelembagaan ini antara lain melalui capacity building dan perubahan orientasi mind set, dari mind set birokratik ke mind set entrepreneur. Diharapkan ada perubahan pola pikir aparatur birokrasi menjadi jiwa entrepreneurship dalam penyelenggaran pemerintahan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus merupakan terobosan dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan yang difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan publik dan penciptaan kesempatan berusaha masyarakat. Sektor publik masih relatif asing dalam melakukan inovasi, karena yang lazim melakukan inovasi adalah sektor swasta. Tetapi saat ini aktivitas inovasi adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Inovasi tidak hanya menciptakan kesadaran bagi penyelengara organisasi publik akan pentingnya proses pertukaran pengetahuan dan pengalaman, tetapi juga bagaimana mencangkokkan hasil inovasi tersebut kedalam agenda sektor publik, serta memerlukan orientasi kewirausahaan yang memiliki peran signifikan dalam menciptakan budaya organisasi yang pro perubahan. Orientasi kewirausahaan adalah suatu orientasi yang mengedepankan kepekaan dan upaya bagaimana memanfaatkan peluang untuk melakukan social improvement dengan memanfaatkan hasil-hasil inovasi dan penemuan yang ada.
Kata Kunci: capacity building, inovasi kelembagaan, orientasi kewirausahaan.
ABSTRACT
In globalization era and the increasingly sharp competition under entire sector condition, the local governments are required to alter local orientation paradigm into global orientation. To do so, the local governments are anticipated to organize their bureaucratic organizations from Bureaucratic Mindset to Entrepreneurial Mindset. Local government organizations need to be put in rearrangement based on principles of effectiveness, efficiency, and sharpening of local apparatus function in order to make local government units capable of delivering proper performance and public service fit people expectations. The institutional innovation might be realized by means of capacity building and mindset orientation transformation, from bureaucratic mindset to entrepreneur mindset. The transformation of bureaucratic apparatus mindset in those who have spirit of entrepreneurship within implementation of government is anticipated to accelerate improvement of social well-being and thus penetration and innovation of governmental implementation that focused on improvement of public service and creation of opportunity for community business. It is relatively unfamiliar for public sector to make innovation, but not private sector. But today innovation activity is something could not to offer more. Innovation creates not only awareness of the importance of exchange of knowledge and experience process for organizational operators, but how transplants the innovation output in public sector agenda, and entrepreneurship orientation having significant role in creating pro-change organizational culture is necessary. The entrepreneurship orientation is an orientation setting out sensitivity and efforts how to exploit opportunities for making social improvement by using innovation outcomes and the existing innovation.
Keywords: capacity building, institutional innovation, entrepreneurial orientation.
Konsep Pemerintahan Wirausaha
Sekarang ini organisasi publik sebagian besar masih berorientasi birokratik, sebagian bergerak pada orientasi efektivitas, tetapi sedikit yang berorientasi pada pelayanan. Tekanan utama pada pemerintahan wirausaha (entrepreneurial govern- ment) adalah berpikir strategis, yaitu memperluas perspektif dan memanfaat kan kreativitas yang bertanggung jawab, tidak sekedar mampu menghasilkan ide-ide cemerlang tetapi juga diiringi dengan kemampuan mewujudkan ide-ide tersebut.
Perilaku birokrasi yang cenderung tidak efisien membuat sebagian pakar mulai berpikir untuk mengubah suatu DNA pemerintahan yang bersifat tradisional (konsep birokratisasi sangat kental di dalam- nya) menjadi suatu pemerintahan wirausaha. Gagasan kewirausahaan sektor publik bukan merupakan suatu permasalahan yang baru, ada banyak teori yang dapat menjelaskannya. Pada mulanya, sistem birokrasi bermula dari paradigma Old Public Adminis- tration, kemudian seiring dengan perkembangan ilmu administrasi publik, paradigma ini bergeser menjadi New Public Management yang memuat konsep kewirausahaan sektor publik di dalamnya dengan mengusung konsep pemerintah wirausaha. Politik pembangunan nasional yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi pada masa rezim Orde Baru belum sepenuhnya menguntungkan rakyat Indonesia. Politik pembangunan rezim Orde Baru telah menciptakan pola hubungan antara negara dengan masyarakat (zero sum). Kekuatan negara yang dominan besar dengan kekuatan rakyat sipil yang sangat lemah.
Dengan demikian pola tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang sangat meng- hambat perkembangan demokrasi. Terjadinya hal tersebut dikarenakan sistem birokrasi yang dominan represif, otoritarian, sentralistik, korup dan manipulatif. Neofeodalisme dapat terlihat dari fenomena yang terlihat pada berbagai level struktur kedaulatan negara yang selalu tampil lebih strong dengan perangkat legal formalnya dalam menghadapi keinginan kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi dalam kebijakan rakyat (publik).
Kewirausahaan birokrasi merupakan sebuah konsep yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) melalui bukunya Reinventing Government. Ada 10 point yang men- jadi pokok pemikiran untuk melaku- kan perubahan bentuk pemerintahan yang ditawarkan Reinventing Government yaitu :
1. Pemerintahan katalis, yakni pemerintahan yang bertindak sebagai pengarah daripada sebagai pelaku (pengayuh) pelayanan publik.
2. Pemerintahan milik masyarakat, yakni pemerintahan yang lebih banyak memberikan wewenang daripada melayani.
3. Pemerintahan yang kompetitif, yakni dengan menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan.
4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi, yakni mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.
5. Pemerintahan yang berorientasi hasil, yakni membiayai hasil bukan masukan.
6. Pemerintahan berorientasi pelanggan, yakni memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi.
7. Pemerintah wirausaha, yakni pemerintah yang lebih banyak menghasilkan daripada mem- belanjakan.
8. Pemerintah yang antisipatif, yakni pemerintah yang lebih sering mencegah daripada mengobati kerusakan.
9. Pemerintahan desentralisasi
10. Pemerintahan berorientasi pasar, mendongkrak perubahan melalui pasar.
Teori Kewirausahaan Sektor Publik, menurut Mierlo (1995) pada intinya memuat beberapa hal penting :
1. Dari sisi permintaan: meng- eksplorasi dan menganalisis permasalahan (nampak ataupun tidak nampak) dan permintaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan organisasi publik.
2. Dari sisi penawaran: meng- eksplorasi dan menganalisis permasalahan dan permintaan-permintaan pada penawaran pelayanan publik yang telah ada di bagian organisasi yang beroperasi dan di beberapa bagian lain organisasi.
3. Kesesuaian antara permintaan dan penawaran dengan menyesuaikan penawaran organisasi dalam hal keadaan sekarang maupun potensi dari suatu kebijakan pasar.
4. Menggunakan jaringan komuni- kasi dengan institusi lain yang terkait di dalamnya, seperti pelaku politik, kelompok kepentingan dan organisasi pelayanan publik yang representatif terhadap klien dan kompetisi antar organisasi birokrasi, tentu dengan adanya jaringan yang baik.
Entrepreneurship adalah konseptualisasi proses manajerial dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi inovasi, kemampuan peng- ambilan resiko, dan proaktif. Pada struktur masyarakat yang modern dan radikal, organisasi pelayanan yang birokratis di sektor pelayanan publik semakin kehilangan hak monopoli dalam menyediakan pelayanan publik. Modal pelayanan yang didapatkan para politikus dari suara masyarakat kini tidak lagi menjamin kualitas pelayanan yang diberikan.
Birokrasi berusaha menyediakan pelayanan di tengah pasar yang semakin kompetitif. Karena per- saingan pasar itulah pemerintah harus menemukan pasar baru dengan pelayanan yang baru pula. Manajemen eksternal dari hubungan antara pem- biayaan para politikus dan peng- konsumsi layanan menjadi sesuatu yang penting dan vital bagi kelangsungan birokrasi pemerintahan. Kewirausahaan birokrasi adalah salah satu inovasi dalam memecahkan masalah tersebut.
Public Entrepreneurship Dalam Organisasi Birokrasi
Konsep public entrepreneurship (kewirausahaan birokrasi) menjanjikan kemampuan reformasi radikal birokrasi pemerintahan, khususnya dengan menyertakan mekanisme kontrol, kompetisi dan demokrasi pada organisasi publik. Kewirausahaan birokrasi menyediakan jalan keluar dari dilema antara pasar dan birokrasi. Analisis kewirausahaan birokrasi terbagi dalam dua level, yakni level organisasi publik dan level public officia.
Prinsipnya pada level pertama, organisasi birokrasi pemerintahan harus berubah ke dalam bentuk yang lebih mandiri (entrepreneurial). Pada level kedua, pegawai birokrasi dan departemen juga harus berubah menjadi lebih mandiri. Entre- preneurship sebagai karakteristik dari organisasi masyarakat dan pegawai birokrasi dapat dihubungkan dengan peran sosiologis.
Fungsi-fungsi Kewirausahaan Birokrasi tersebut merupakan kerangka kerja bagi para birokrat. Pada pelayan publik skala mikro, hasilnya adalah dalam peningkatan pelayanan yang lebih berorientasi pada klien, profesionalitas, dan peningkatan produktivitas organisasi publik. Pada pemerintahan yang birokratis, pelayanan publik yang berorientasi pada klien sangatlah penting karena perkembangan masyarakat yang modern. Orientasi klien (client orientation) adalah substansi yang signifikan pada stategik, taktis, dan level operasional pemerintah.
Organisasi publik harus men- cakup atau mengikuti pertumbuhan permintaan dari dua prinsip politik mereka, dan dengan siapa yang memodali mereka untuk ditukar dengan pelayanan publik mereka, dan dengan klien, yaitu masyarakat yang mereka layani. Hubungan dobel tersebut (dengan sponsor dan klien) adalah konsekuensi penting untuk manajemen internal organisasi birokratis. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi politik dagang sapi dalam pengambilan keputusan birokrasi.
Pemerintahan wirausaha adalah pemerintahan yang mampu meng- hadirkan kebijakan yang berorientasi pada warganegara dengan tekanan utama pada bagaimana berpikiran strategis, tidak sekedar menghasilkan ide-ide cemerlang tetapi juga kemampuan untuk mewujudkan ide-ide tersebut.
Untuk menjadikan entreprenuership sebagai budaya, cara berfikir dan sistem dalam pemerin- tahan daerah membutuhkan suatu upaya yang sistematis, strategis, dan jaringan yang kuat antar pihak yang memiliki kompetensi yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Mewira- usahakan Birokrasi sulit dilakukan karena potensi sumberdaya manusia dan potensi daerah. Seperti halnya kita ketahui bersama bahwa potensi untuk menjadikan birokrat berjiwa entrepreneur perlu waktu untuk mengubah pola pikir yang selalu menunggu petunjuk dalam melaksana- kan pekerjaan. Disamping itu dibutuh- kan dukungan dari legislatif dan eksekutif. Selain itu, penerapan New Public Management juga harus mem- perhatikan kondisi sosial, budaya, politik dan akademi masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap keber- hasilan pemerintahan wirausaha.
Tantangan terbesar dalam mem- bangun paradigma entrepreneurship agar down to earth adalah menjadikan mind set pimpinan daerah dan segenap aparatur pemerintahan untuk berfikir efisien, efektif dan sistematis dan kemudian menjadikannya sebagai budaya dalam pemerintahan daerah.
Pola kepemimpinan juga penting dalam pemerintahan wirausaha. Masyarakat biasanya mengikuti kinerja dengan memberikan penilaian kepada pemimpinnya. Mental masya- rakat perlu dibangun agar dapat merefleksikan semangat wirausaha. Ini dimaksudkan agar tercipta kemandirian pada sisi masyarakat. Penciptaan budaya pada seluruh sistem pelayanan kepada masyarakat merupakan sasaran strategi untuk masa akan datang. Tuntutan akan perlunya pembudayaan (internalisasi nilai-nilai) kewirausahaan dan perilaku inovatif dalam manajemen publik dan manajemen pemerintahan membawa implikasi tertentu. Konkret- nya, eksistensi dan substansi pelayanan publik yang dilakukan oleh berbagai dinas pemerintah kini tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang dapat diterima (secara sosial, ekonomi maupun politik) jika tidak profesional, hanya dilakukan dengan bersandar pada prinsip asal jalan tanpa harus berhitung resiko.
Sistem birokrasi yang cepat dan fleksibel perlu senantiasa dievaluasi untuk menyesuaikan dengan per- kembangan kebutuhan masyarakat. Inovasi daerah dan semangat entre- preneurship masyarakat perlu dituang- kan dalam kebijakan publik agar semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi dan bersinergi dengan profil pemerintahan yang berjiwa kewira- usahaan.
Entrepreneurship berdasarkan model EU menemukan, bahwa prosesnya di dalam pemerintahan daerah secara teoritis memperhatikan dukungan beberapa hal yaitu politisi professional, public managers dan pengusaha yang masuk ke dunia politik. Entrepreneurship ini memung- kinkan bagi para pemerintah lokal (daerah) baik sebagai individu maupun anggota organisasi untuk mengem- bangkan inovasi dan meningkatkan performanya dengan mengidentifikasi beberapa alternatif sumber daya yang ada dalam organisasi. Waktu, energi, jaringan kerja, kontak politik sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
Kelihatan ada dualisme teknik dan heterogenitas struktur sosial yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Terjadi koeksistensi sektor ekonomi dan sektor masyarakat yang tradisional dan modern. Guna meningkatkan prespektif yang rasional sehingga dapat menghilangkan acuan mitos neofeodalisme diperlukan kesempatan yang luas kepada aparatur pemerintah dan rakyat untuk me- ningkatkan motivasi prestasi, motivasi aspirasi wirausaha, bangkitnya sikap egaliter dan melawan prinsip paterna- lisme dan otoritarisme.
Iklim yang kompetitif memaksa suatu masyarakat mengembangkan kemampuannya untuk bisa ikut partisipasi serta dalam kompetitif yang ketat. Upaya pengembangan diri ini di satu sisi ditentukan oleh kemauan politik (political will) melalui pengambilan keputusan dan kebijak- sanaan secara efektif dan tepat sasaran. Di sisi lain, pelaksanaannya dipengaruhi oleh kehidupan sosial budaya masyarakat yang ber- sangkutan.
Dengan demikian, meskipun pemerintah pusat masih memegang kekuasaan manajerial pemerintahan negara yang besar, namun keefektifan dan keefisienan manajemen pemerin- tahan secara nasional sangat ditentu- kan oleh kapabilitas manajemen pemerintahan tingkat bawahnya yaitu propinsi, terutama kabupaten dan/atau kota. Hal ini dkarenakan pemerintahan kabupaten dan kota lah yang secara langsung mengatur dan mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Para pemimpin pemerintahan wirausaha mendesentralisasikan wewenang di antara organisasi pemerintah yaitu dengan mendorong keputusan ke tingkat bawah. Pemerintah di tuntut untuk berupaya seefisien mungkin untuk mengguna- kan energinya. Pemerintah berupaya mendapatkan energi baru dari pen- dapatannya. Jadi pemerintah berusaha menghasilkan pendapatan, bukan pembelanjaan (earning rather than spending). Fungsi umum pemerin- tahan pada hakikatnya tidak men- dahulukan menghasilkan pendapatan, akan tetapi pelayanan kepada rakyat (publik) guna mencapai kesejahteraan bangsa. Saat ini selaras dengan perkembangan kesejahteraan rakyat dan tuntutan profesionalisme, fungsi pemerintah perlu beradaptasi dengan diarahkan menjadi fungsi usaha rakyat yang menghasilkan pendapatan.
Dalam hubungan ini investasi tidaklah dipersepsikan sebagai cara untuk mendapatkan pendapatan, akan tetapi cara menyimpan pendapatan. Karena pusat perhatian tidak lagi mutlak hanya kepada modal/investasi dipunyai pemerintah untuk melaksana- kan program kegiatan, tetapi lebih tertuju kepada hasil dan manfaat yang di dapat dari pelayanan atau kegiatan yang dilaksanakan setelah itu.
Mereka bertanggung jawab ter- hadap masukan (input) dan memberi jalan untuk pertanggungjawaban keluarannya (output). Untuk men- dapatkan orientasi wirausaha standar kinerja yang baik bagi instansi pemerintahan sebagai berikut: dapat dicapai (attainable), ekonomis, dapat diterapkan (applicable), konsisten, menyeluruh (all inclusive), dapat dimengerti (understandable), dapat di ukur (measurable), stabil, dapat di adaptasi (adaptable), legistimasi, seimbang (equitable), fokus kepada pelanggan.
Asumsi yang mendasari praktek penyelenggaraan yang di sebut pemerintahan wirausaha tersebut adalah dari konsep kewirausahaan (entrepreneurship) yang menyatakan bahwa berpindahnya berbagai sumber ekonomi dari suatu wilayah dengan produktivitas rendah ke wilayah dengan produktivitas lebih tinggi dan hasil yang lebih besar yang dijabarkan menjadi empat yaitu :
1. Pemerintahan merupakan mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan secara kolektif.
2. Mekanisme masyarakat dan mekanisme pasar tidak akan berfungsi secara efektif tanpa pemerintahan yang efektif pula.
3. Masalah pokok pemerintahan bukanlah manusia yang bekerja pada pemerintahan, akan tetapi sistem tempat mereka bekerja.
4. Keadilan adalah untuk semua orang.
Pemerintahan yang bergaya wirausaha secara dinamik selalu berusaha bekerja dengan efektif dan efisien dan bersifat motivatif, imajinatif, kreatif dan berani meng- ambil resiko. Pemerintah berusaha menghasilkan pendapatan daripada semata-mata hanya menghabiskan pendapatan dari anggaran negara dan menjauhkan dari alternatif tradisional yaitu hanya memberikan sistem penopang hidup. Selain itu pemerintah bersinergis secara erat dengan pihak swasta lokal maupun asing dengan menjawab pengertian bisnis secara mendalam serta meswastakan diri dalam arti kerja profesional.
Manajemen Pemerintahan Wirausaha
Gaya manajemen pemerintah wirausaha dapat diterapkan untuk mencapai pemerintahan yang efektif dengan bercirikan, antara lain (Unibraw, 2008):
1. Pemerintah lebih memusatkan perhatian kepada upaya peng- aturan dan pengendalian daripada sebagai pelaksana langsung pekerjaan publik.
2. Adanya kontrol sosial dari rakyat atas birokrasi.
3. Mengukur kinerja dengan memusatkan pada hasil bukan masukan.
4. Manajemen digerakkan oleh tujuan (misi) bukan oleh ketentuan dan peraturan.
5. Meninjau kembali status rakyat sebagai obyek pembangunan dengan menawarkan kepada mereka banyak pilihan baik secara kuantitas dan kualitas.
6. Berusaha mencegah masalah sebelum muncul.
7. Berusaha untuk memperoleh pendapatan, tidak hanya membelanjakannya.
8. Melaksanakan manajemen partisi- patif dalam birokrasi dan lebih menyukai mekanisme pasar daripada mekanisme birokrasi.
Terdapat dua dimensi semangat wirausaha dalam pemerintahan antara lain :
a. Resources Capital, adalah upaya dalam meningkatan nilai nyata (tangible) dan tidak nyata (intangible) terhadap sumberdaya dan kapabilitas. Contohnya seperti kecepatan dalam pemberian pelayanan, kompetensi, struktur biaya yang efektif, sistem manajemen serta hubungan baik di antara karyawan. Sedangkan kunci suksesnya adalah akuisisi dan perlindungan sumberdaya dan kapabilitas yang langka, tidak dapat ditiru dan sebagainya. Cara pencapaian melalui pemahaman dan evaluasi terhadap sumberdaya (resources) secara efektif, meng- gunakan keterkaitan antar intitusi untuk sumberdaya informasi dan pengendalian, imbal dan promosi yang berkaian dengan sumberdaya, arus komunikasi horizontal.
b. Institutional Capitals, adalah proses dan rutinitas yang mampu meningkatkan optimalisasi peng- gunaan modal sumberdaya. Contohnya adalah budaya per- baikan secara terus menerus, kebiasaan memperhatikan pada sumber-sumber inovasi, pem- belajaran, pemecahan masalah, dll. Kunci sukses dimensi ini adalah efektivitas manajemen dalam melakukan penilaian dan pengambilan keputusan. Strategi peningkatan dapat dicapai melalui sistem insentif yang berkaitan dengan inovasi, kompetensi, investasi terhadap kinerja sumber daya, struktur berbasis tim, rekruitmen atas keahlian terhadap sumber daya tertentu.
Kesimpulan
Pemerintahan wirausaha di- rancang untuk semakin menguatkan iklim demokratisasi di suatu institusi dengan mengurangi hierarki. Pola kemitraan yang terjalin antar berbagai stakeholder sangat dibutuhkan untuk menjalin sinergitas dan keber- langsungan suatu institusi. Mulai juga diterapkan sistem kontrak pelayanan antara provider dan customer, atau antara principal dan agen. Perlunya inovasi dan kreativitas diantara seluruh stakeholder baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.
Orientasi kewirausahaan berperan penting dalam mengembangkan entre- preneurship capital melalui tiga cara, yakni pertukaran pengetahuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, kompetisi gagasan baru untuk meng- hasilkan produk dan metoda baru keistimewaan daerah untuk meningkat kan keunggulan daerah.
Sementara itu melalui perubahan orientasi dari statis menjadi dinamis organisasi publik akan berubah dalam melihat lingkungan, ”jika sebelumnya selalu melihat ke dalam (inward looking) bahwa lingkungan harus menyesuaikan dengan orientasi organisasi, maka sekarang organisasi dituntut untuk berorientasi ke pasar, yaitu apa yang di inginkan pelanggan”. Pemerintah wirausaha adalah pemerintah yang mampu menghadirkan kebijakan yang ber-orientasi pada warga masyarakat. Kebijakan tersebut mempunyai nilai strategis, karena akan menghasilkan dividen berupa dukungan dari warga negara.
Nilai demokrasi memberi ruang yang lebih luas kepada rakyat dalam menentukan pilihan dan meng- ekspresikan diri secara rasionalitas. Dominasi kekuatan negara dalam menentukan pilihan publik harus dikurangi. Aparatur pemerintah tidak selalu melaksanakan sendiri pekerjaan nya, akan tetapi justru lebih baik banyak bersifat mengarahkan atau memilih kombinasi yang paling optimal antara melaksanakan atau mengarahkan hal yang sudah biada dilaksanakan oleh rakyat hendaknya tetap diserahkan kepada rakyat. Pemerintah cukup melaksanakan upaya pemberdayaan atau meningkat kemampuan rakyat.
Pelayanan umum (publik) perlu di alokasi yang lebih adil dan selaras dengan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Hal ini menunjuk kepada perlunya manajemen peme- rintah yang efektif mengandung misi pelayanan yang prima dan aspiratif yang menjamin kebebasan, keter- bukaan dan pendelegasian wewenang yang proporsional.
DAFTAR PUSTAKA
Osborne, D. dan Gaebler, T., (1992). Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government): Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Osborne, D. dan Plastrik, P., (2000). Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. Jakarta: PPM.
Mierlo, J.G.A. van, (1995), Public Entrepreneurship as an Escape from the Privatisation Dilemma in Economies in Transition, Research Memorandum RM/95-0xx, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht.
Unibraw, (2008). Hasil Rumusan Seminar Lokakarya (semiloka) “Penyelenggaraan Pemerintahan Berjiwa Wirausaha”